Berita

Apa itu LKPM?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, wajib dibuat dan disampaikan secara berkala melalui https://oss.go.id

LKPM menjadi media penting bagi komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah, dengan menyampaikan perkembangan realisasi investasi dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Siapa saja yang perlu melaporkan LKPM?

Pelaku Usaha Kecil

• Total rencana investasi Rp 1 - 5 miliar di luar tanah dan bangunan
• Penyampaian LKPM setiap 6 bulan sekali (per semester)

Pelaku Usaha Menengah

• Total rencana investasi Rp 5 - 10 miliar di luar tanah dan bangunan
• Penyampaian LKPM setiap 3 bulan sekali (per triwulan)

Pelaku Usaha Besar

• Total rencana investasi lebih besar dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek
• Penyampaian LKPM setiap 3 bulan sekali (per triwulan)

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR PELAPORAN LKPM DISETUJUI:

1. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian nilai realisasi investasi/nilai tidak janggal, misalkan perdagangan realisasi diatas Rp 50 Milyar, atau sudah beroperasi tapi ada tambahan realisasi Rp 1 Trilyun.
2. Perhatikan jumlah nol yang diinput, seringkali juta menjadi milyar, maupun milyar menjadi trilyun.
3. Jika terdapat beberapa KBLI di Lokasi sama agar dibagi realisasi investasinya secara proporsional agar tidak terindikasi data duplikasi.
4. Jika terjadi penambahan TKA seharusnya ada peningkatan investasi. 
5. Jika sudah beproduksi seharusnya ada realisasi TKI.
6. Nilai realisasi sangat jarang sama persis dengan rencana, jika sama persis akan terindikasi pengisian tidak akurat.
7. Untuk kegiatan yang sulit untuk dibagi nilai investasinya, sekiranya memang dilaporkan pada salah satu NKU (Nilai Keekonomian Usaha) saja, agar dituliskan di NKU lain yang 0, di mana nilai realisasi mereka dilaporkan.
8. Untuk LKPM produksi agar tidak melaporkan realisasi modal kerja seperti sewa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, gas, dll.
9. Untuk LKPM Konstruksi tidak boleh diisikan 0 dalam 4 periode berturut-turut.
10. Pada LKPM produksi jika ada tambahan realisasi investasi agar dijabarkan secara detail pada kolom catatan realisasi. ?

Panduan LKPM silakan membuka: https://linktr.ee/lkpm

FAQ terkait LKPM:

Q: Bagaimana cara menyampaikan LKPM jika terlambat dan periode pelaporan telah ditutup? 
A: Jika periode pelaporan sudah ditutup, maka LKPM dapat disampaikan di periode pelaporan selanjutnya secara kumulatif selama tahun berjalan yang sama
 

Q: Bagaimana melaporkan depresiasi/jika ada asset yang dijual?
A: Pelaporan LKPM didasarkan pada nilai perolehan dan tidak mengenal depresiasi/pengurangan atas data realisasi investasi yang sudah dilaporkan. 

Q: Bagaimana jika ada kesalahan pengisian data pada LKPM yang sudah disetujui di triwulan lalu?
A: Untuk perubahan total akumulasi dapat menggunakan tombol perubahan total akumulasi realisasi investasi, namun agar diperhatikan bahwa tombol tersebut hanya dapat digunakan satu kali. 

Q: Perusahaan rajin melakukan pelaporan LKPM tiap periode tapi masih mendapatkan sanksi, kenapa?
A: Pastikan pelaporan dilakukan dilakukan atas seluruh data proyek/NKU yang sudah terbit di lampiran NIB. Atas seluruh NKU yang sudah terbit di NIB wajib melaporkan LKPM. Jika memang belum dioperasikan dan belum ada perizinan berusaha, persyaratan dasar, maupun PB-UMKU yang terbit pada NKU tersebut, dapat dilakukan pencabutan non-likuidasi untuk menghindari sanksi. Pelaku usaha dapat mengajukan Kembali perizinan atas data tersebut selama memang masih tercatat pada akta Perusahaan.