Berita

Audiensi dengan Janabadra Legal Center terkait permasalahan developer perumahan

Terkait maraknya permasalahan developer/pengembang perumahan dalam melakukan pemasaran dan penjualan properti di daerah Kabupaten Bantul, Janabadra Legal Center (JLC) selaku Lembaga Konsultan Hukum yang sering menerima aduan dan keluhan masyarakat terkait perumahan, mengadakan audiensi dengan dinas terkait yang kemudian difasilitasi oleh DPMPTSP.

Banyaknya pihak masyarakat selaku konsumen yang sudah terlanjur membayar DP pembelian rumah namun tidak ada kelanjutan yang jelas atau developer perumahan menyalahi aturan, sehingga pihak JLC ingin mengetahui regulasi apa saja yang masih relevan serta bagaimana proses perizinannya agar dalam mendampingi masyarakat dapat melakukan langkah yang tepat.

Koordinator PTSP I yang memimpin acara menyampaikan pentingnya mengetahui skema terkini terkait penjualan perumahan, perlunya pula mengedukasi masyarakat bagaimana membeli perumahan dengan cermat. Disampaikan juga adanya perubahan regulasi perizinan dengan munculnya OSS RBA serta di masing-masing OPD terkait sesuai UUCK. Sedangkan pada sistem OSS RBA dan simbg sendiri selalu ada upgrade.

Dalam acara ini, selain dihadiri Substansi PTSP I dan II yang menangani pelayanan perizinan di DPMPTSP, diundang juga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PUPKP, Bagian Hukum Setda Bantul selaku OPD teknis terkait, yang masing-masing menyampaikan peranannya dalam proses perizinan terkait perumahan berikut tahapan yang dilalui.

Regulasi terkait penyelenggaraan perumahan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah; Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2021 (pasal 17) tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; Peraturan Daerah Kab. Bantul nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (yang akan direvisi kemudian).

Dari audiensi ini nantinya diharapkan antara Janabadra Legal Center dan Pemda Bantul bisa terus bersinergi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Bantul.

~pm

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah
https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2019/07/PermenPUPR11-2019.pdf